Komentar di Kolom Mimbar Bebas Harian Radar Kediri

DIBAWAH INI ADALAH KUMPULAN KOMENTAR – KOMENTAR SAYA DI MEDIA DAN YANG PERNAH DIMUAT DI HARIAN RADAR KEDIRI. ANTARA TAHUN 2003 S/D 2008

PEMERINTAH KOTA KEDIRI JANGAN

MEMANCING KONFLIK ANTAR PEDAGANG PASAR

PADA RENCANA PEMBANGUNAN PASAR

 Bayu Pramutoko,SE

Penulis adalah staff dosen Fak. Ekonomi Univ. Islam Kadiri

Beberapa hari kemarin ada orang-orang yang menyebarkan lembaran pertanyaan untuk  Rencana Renovasi Pasar Paing dan Pasar Setonobetek, sehingga Banyak menimbulkan spekulasi bermacam-macam di pedagang pasar. Masyarakat Kediri Umumnya dan Kota Kediri pada khususnya sudah hafal betul kasus Pasar Bandar, Kasus Pasar Bandar menjadi pengalaman berharga bagi para Pedagang dilos Pasar yang hari ini sedang menempatinya. Mereka menjadi sangat berhati-hati dalam rencana Renovasi Pasar dengan statusnya sebagai pedagang akan hilang bersamaan dengan berubahnya bangunan dan tata aturan yang baru.

Maka disarankan kepada Pemerintah Kota Kediri untuk lebih bijak dan hati-hati dalam  melaksanakan program renovasi pasar. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dikarenakan potensi konflik  dalam isu rencana pembangunan Pasar saja sudah menimbulkan pro dan kontra di kalangan pedagang, kami tidak tahu survey apa yang kami terima kemarin. karena jumlah pedagang yang terdata sebelum rencana renovasi muncul tidak sama dengan ketika terdengar bahwa pasar itu akan direnovasi. Jumlahnya akan meningkat tiga kali lipat dari data sebelumnya. Hal ini akan menimbulkan problem tersendiri apabila tidak dilakukan langkah antisipasi dengan baik. Luas yang saya tempati sekarang berkurang satu meter karena desakan pedagang lain di Pasar Setonobetek.

Beberapa yang perlu mendapat perhatian umumnya pedagang: 1) Umumnya mereka sudah usia lanjut, 2) Berpendidikan rendah, 3) Mereka sebagai pedagang kecil yang berpenghasilan kecil, 4) banyak yang berasal dari luar Kota Kediri, 5) Mereka menempati stand pasar sudah bertahun-tahun hingga sampai ada yang diturunkan kepada anak-anaknya, 6) tidak mau tahu dengan kondisi pasar,7) selama berdagang mereka tenang tidak ada gangguan yang mengancam mata pencahariannya. Sekarang  mata pencaharian kami merasa terancam.

Setelah tahu ada rencana pasar akan dibangun yang terjadi sekarang  merasa : 1) ada ancaman yang mungkin bisa menghilangkan mata pencahariannya. 2) Potensi konflik akan cepat muncul ketika posisi/eksistensi mereka dipasar tersebut terusik dengan rencana pembangunan. 3) banyak memikirkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan kalau-kalau nanti pasar yang mereka tempati akan direnovasi, dimana kondisi kehidupan mereka yang pas-pasan dalam berdagang di pasar. 4) muncul keputusa asaan dikalangan pedagang pasar ketika mendengar akan ada renovasi pasar.

Kondisi ini bisa di antisipasi dengan baik dan tidak menciptakan pembicaraan yang mengarah pada konflik antar pedagang dan ini berbahaya bagi stabiltas. Situasi harus dikendalikan agar tidak menciptakan pemain-pemain baru yang mengambil manfaat dari rencana pembangunan pasar tersebut. Karena apabila hal tersebut tidak terkendali maka akan menimbulkan masalah yang tak ada ujung penyelesaiannya dan akan sangat merugikan para pedagang yang memang berhak menempatinya. Semoga pemikiran saya mendapat perhatiaan dari Pemerintah yang berwenang.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DHOHO PLAZA ALON-ALON

HANYA AKAN SEUMUR JAGUNG

Oleh : Bayu Pramutoko,SE

          Gegap gempita rencana pembangunan Dhoho Plaza yang telah berganti-ganti investor 3 kali, dan menimbulkan polemik yang ramai di masyarakat Kota Kediri. Hingga semua angkat bicara dari mulai pemulung, tukang ojek, pedagang kaki lima, ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa,pejabat, tokoh masyarakat, Kyai , DPRD , anak sekolah dll.

Begitu selesai dibangun. Angan-angan masyarakat bahwa Dhoho Plaza, akan menjadi bangunan megah dan gagah yang berdiri di tengah kota serta bisa menjadi kebanggaan masyarakat kota Kediri.

Tetapi, Ternyata bangunan yang di katakan orang Plaza, tidak semegah gemuruh proses berdirinya yang begitu banyak memakan korban. Yang berdiri sekarang dan telah diresmikan oleh Walikota Kediri, pada hari Kamis, 21 Desember 2006 kemarin. Tak ubahnya hanya sebuah bangunan Toko, dan apabila distandarkan dengan yang namanya Plaza atau Mall hanya masuk pada nomor urut ke 3 (atau tidak layak disebut MALL atau Plaza), Karena :

1.      Design bangunan tidak menarik dan terkesan asal jadi serta tidak marketable. Posisi bangunan yang berada lebih rendah dari jalan raya , rawan kebanjiran bila curah hujan besar dan sungai brantas banjir, air akan berasal dari sungai kecil yang berada di selatan.

2.      Bangunan Pasar Raya Sri Ratu yang berdiri pertama, di Jalan Hayam Wuruk yang menjadi pesaing lebih megah dan menarik konsumen datang.

3.      Lahan yang sempit, berlantai 2, luas area plaza yang terbatas, jenis dagangan yang monoton. Sehingga  akan sulit pihak pengusaha yang berada didalam akan berkreasi mengembangkan usahanya. Karena pengunjung plaza akan cepat bosan. Dan menjadi sepi pengunjung.

4.      Supermarket yang seluas mini market akan mempersulit konsumen memilih barang, karena pengusaha supermarket tidak akan mungkin lagi menambah areal dagangannya.

5.      Harga sewa tempat yang mahal, akan mendorong harga jual di Dhoho Plaza menjadi mahal dan berdampak terhadap omzet penjualan. Karena masyarakat memiliki kecenderungan selektif dalam memilih barang..

6.      Perubahan arus jalan yang berada disebelah selatan, yang diubah menjadi satu arah akan memperkecil jumlah konsumen yang datang.

7.      Kondisi awal alon-alon sebenarnya bukan wilayah perdagangan, tetapi cenderung sebagai tempat rekreasi, seyogyanya Dhoho Plaza  bisa menyesuaikan . Sehingga kecil harapan pengusaha bisa mendapatkan untung besar. Karena selain lahan yang sempit juga design bangunan tidak memungkinkan.

8.      Posisi perempatan sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang, akan banyak mengundang permasalahan Kriminal, copet, perampasan, perampokan, pencurian. sehingga pengunjung Plaza akan merasa tidak aman dan memilih ketempat lain.

Semoga tidak terulang lagi, Kasus Pasar Bandar jilid Ke 3. Dimana yang jilid 2 itu Dhoho Plaza.

Kediri, 19 Desember 2006

Penulis

Ø      Dosen Fak. Ekonomi UNISKA Kediri  

Ø      Sekretaris DPD KNPI Kota Kediri

Ø      Wakil Sekretaris PC GP ANSOR Kota Kediri

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

RENCANA RENOVASI PASAR YANG SANGAT SENSITIF

BAGI KALANGAN PEDAGANG PASAR TRADITIONAL

Oleh : Bayu Pramutoko.SE

Penulis adalah staff dosen Fak. Ekonomi Univ. Islam Kadiri

Rencanan Renovasi Pasar Paing dan Pasar Setonobetek, yang akhir-akhir ini banyak diberitakan dan menjadi pembicaraan dikalangan pedagang. Banyak menimbulkan spekulasi bermacam-macam. Masyarakat Kota Kediri sudah hafal betul kasus Pasar Bandar, yang terlunta-lunta pembangunannya, yang hingga pada saat selesainyapun tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dan Pedagang juga akhirnya yang dirugikan. Kasus Pasar Bandar menjadi pengalaman berharga bagi para Pedagang dilos Pasar yang hari ini sedang menempatinya. Mereka menjadi sangat berhati-hati dalam rencana Renovasi Pasar dengan statusnya sebagai pedagang akan hilang bersamaan dengan berubahnya bangunan dan tata aturan yang baru.

Maka disarankan kepada Pemerintah Kota Kediri untuk lebih bijak dan hati-hati dalam  melaksanakan program renovasi pasar. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dikarenakan potensi konflik dalam isu rencana pembangunan Pasar saja sudah menimbulkan pro dan kontra di kalangan pedagang. Dimana jumlah pedagang yang terdata sebelum rencana renovasi muncul tidak sama dengan ketika terdengar bahwa pasar itu akan direnovasi. Jumlahnya akan meningkat tiga kali lipat dari data sebelumnya. Hal ini akan menimbulkan problem tersendiri apabila tidak dilakukan langkah antisipasi dengan baik.

Ada beberapa karakter pedagang pasar di dua lokasi tersebut yang perlu mendapat perhatian : 1) Umumnya mereka sudah usia lanjut, 2) Berpendidikan rendah, 3) Mereka sebagai pedagang kecil yang berpenghasilan kecil, 4) banyak yang berasal dari luar Kota Kediri, 5) Mereka menempati stand pasar sudah bertahun-tahun hingga sampai ada yang diturunkan kepada anak-anaknya, 6) Pasif dengan kondisi pasar yang demikian kotor, mereka enggan mengatasinya, 7) selama berdagang mereka tenang tidak ada gangguan yang mengancam mata pencahariannya. Sehingga dari Tujuh karakter tersebut merupakan kondisi yang stagnan dan krusial, tetapi dinikmati oleh mereka, alasannya : 1)Karena mereka tahu bahwa dengan kondisi demikian mereka juga aman terhadap ancaman yang mungkin bisa menghilangkan mata pencahariannya. 2) Potensi konflik akan cepat muncul ketika posisi/eksistensi mereka dipasar tersebut terusik dengan rencana pembangunan. 3) Akibat selanjutnya mereka akan banyak memikirkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan kalau-kalau nanti pasar yang mereka tempati akan direnovasi, dimana kondisi kehidupan mereka yang pas-pasan dalam berdagang di pasar. 4) muncul keputusa asaan dikalangan pedagang pasar ketika mendengar akan ada renovasi pasar. 5) akan muncul penipu-penipu dengan orang-orang  yang berlagak mampu memberi kemudahan.

Kondisi ini bisa di antisipasi apabila terjadi kesepahaman antara masyarakat umum, pemerintah dan pedagang pasar, dengan menahan diri untuk tidak memicu konflik dengan berwacana yang bermacam-macam. Situasi harus dikendalikan agar tidak menciptakan pemain-pemain baru yang mengambil manfaat dari rencana pembangunan pasar tersebut. Karena apabila hal tersebut tidak terkendali maka akan menimbulkan masalah yang tak ada ujung penyelesaiannya dan akan sangat merugikan para pedagang yang memang berhak menempatinya. Semoga pemikiran saya mendapat perhatiaan dari Pemerintah yang berwenang.

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PEMKOT DAN PEMKAB KEDIRI

TIDAK SEPENUHNYA MEMANTAU

PELAKSANAAN MENYERAHAN SUBSIDI BBM

KEPADA WARGA MISKIN

Pengirim : Bayu Pramutoko.SE

Penulis adalah staff dosen Fak. Ekonomi Univ. Islam Kadiri

Setelah kenaikan harga BBM yang sebagian orang mengatakan Ganti Harga karena Lonjakan Harga yang mencapai 100%, ditambah dengan kenaikan harga barang Konsumsi maupun pelengkap hidup lainnya, serta masa mendekati Lebaran. Membikin otak masyarakat berputar 10 kali lebih dari biasanya. Segala upaya banyak dilakukan untuk menutupi kebutuhan hidup tiap harinya. Boleh dibilang Indonesia hancur berantakan dihantam badai yang bertubi-tubi.

Kompensasi Subsidi BBM yang diterima oleh warga, dan kalo boleh saya katakan seharusnya semua masyarakat menerima, tetapi karena keterbatasan dana tersebut hanya diterimakan oleh keluarga miskin yang sesuai dengan indikator Kemiskinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Dinas Kesejahteraan sosial. Yang pada saat ini sedang dalam proses penyerahan dimana besarnya Rp. 100.000,- tiap bulan Per-KK dan diterima setiap  3 bulan sekali yang jumlahnya Rp. 300.000,- Per-KK.

Proses penyerahannyapun seperti biasanya melalui jalur Desa/Kelurahan yang sebelumnya didata melalui perangkat atau RT, siapa saja yang betul-betul berhak menerima. Kemudian data tersebut diserahkan ke Pemerintah melalui Kecamatan dan bisa dicairkan kemudian.

            Realisasinya sekarang apakah data warga miskin itu benar-benar valid, ataukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, dengan kata lain menggunakan data yang sudah kedaluwarsa. Karena dibeberapa Desa dan Kelurahan di Kota dan Kabupaten Kediri. mereka yang seharusnya menerima malah tidak menerima, dan hanya yang dikenal oleh  perangkat saja yang seharusnya tidak menerima malah menerima. Dan yang lebih mengagetkan ada Ketua RT yang tidak tahu menahu tentang penyerahan Subsidi BBM itu. Logikanya Ketua RT-lah yang seharusnya lebih tahu secara detail kondisi warganya. Akibatnya yang berhak menerima malah tidak kebagian subsidi BBM tersebut. Selain itu kondisi tersebut sangat rawan dengan permainan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini tanggung jawab Pemkot dan Pemkab Kediri untuk memantau sepenuhnya pelaksanaan Penyerahan kompensasi Subsidi BBM itu. Dan apabila ada yang diselewengkan siap menindak tegas oknum tersebut, Tidak hanya sekedarnya saja dalam memantau. Kalo sudah kena komplain dari masyarakat nanti, jawabanya saling lempar sana lempar sini seperti main bola saja. Sepakbola yang dananya besar saja masyarakat tidak pernah ribut yang kecil malah ribut.

 Kediri, 14 Oktober 2005

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

JIJIK SAYA MELIHAT

DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

MENJILATI LUDAH SENDIRI

             Mau kemana arah Pendidikan bangsa ini ? berpihak kemana Pendidikan di negara ini, ke siswa-siswa atau ke bapak pejabat ? beberapa pertanyaan klasik itu seringkali terngiang ditelinga kita melalui para pengamat, praktisi pendidikan atau pelaku pendidikan juga pejabat dalam pendidikan, yang menanyakan persoalan pendidikan yang sebenarnya yang sudah harus diselesaikan sebelum  pertanyaan itu timbul. Masalah Penerimaan Siswa Baru mulai SD, SLTP dan SMU yang masih sarat dengan manipulasi, seperti misalnya PSB SD yang seharusnya tidak dipungut biaya, ada Kepala SD yang berada di wilayah timur menarik pendaftaran Rp. 20.000,-, itu terserah bagi yang diterima atau tidak, sungguh memalukan (menari diatas penderitaan orang lain). Belum ditindak lanjuti kasusnya sudah dipetieskan. Wah ruwet jess.

            Yang terbaru bantuaan untuk siswa SD sekota Kediri yang diterima sebesar Rp. 19.000,- tiap bulan, disunat oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri sebesar Rp. 6000,- jadi hanya tinggal Rp. 13.000,- per siswa. yang lebih lucu lagi alasannya untuk beli mobil sebagai keperluaan dinas. Dan yang lebih parah lagi peraturan itu dilaksanakan secara rutin tiap bulan dengan batas tidak tentukan. Ini katanya membantu pendidikan Nasional ? sudah dikasih dana malah disunat sana sini, sama artinya dengan menjilat ludah basi mereka sendiri. Bagaimana tidak, mereka (Dinas Pendidikan) di setiap dengar pendapat dengan hampir semua kalangan  mengatakan bahwa merosotnya prestasi siswa adalah karena Anggaran yang kurang. Setelah diberi Anggaran bagi Siswa Dinas Pendidikan Kota Kediri malah memanfaatkan untuk kepentingan perutnya sendiri. Ini namanya pendidik mulangsarak.           Ini namanya orang pinter yang kuwalat, punya otak atas yang dipakai otak bawah.  Mental tempe para pejabat yang tidak kreatif menjalankan perintah atasan, yang didepan mata yang empuk langsung disikat, akhirnya jadi bumerang. Ya mesti kaya mereka yang Di Dinas Pendidikan, Tiap PSB,Kenaikan pangkat Guru, Angkatan Kepala Sekolah, bantuan bea siswa untuk anak didik, Rehab bangunan Sekolah, pengadaa alat di Sekolah dan buanyaaak lagi yang lain, selalu mendapat Ceperan yang jumlah rupiahnya sebesar gunung Klotok.

            Pihak komite sekolah seharusnya bersikap kritis pada masalah ini, tidak harus membela keputusan yang tidak masuk akal tersebut. Dan masyarakat juga harus proaktif dalam masalah ini. Terima kasih.

 Kediri, 3 Agustus 2005

 Pengirim

Bayu Pramutoko, SE.

Pengurus DPD KNPI Kota Kediri.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rubrik Mimbar Bebas

99.9 % Yakin Money politik

99,9% saya jawab (A) yakin akan terjadi money politik, yang 00,1% milik Tuhan yang Maha Mengetahui, alasannya:

1.Selama masih menggunakan tehnik pemilihan yang dilakukan secara proporsional melalui wakil rakyat yang duduk di DPRD akan tetap menggunakan praktek money politik.

2. Kalau toh akan diawasi oleh siapapun termasuk publik, akan tetap terjadi karena level publik tidak akan pernah mampu menyentuh level legislatif.

3. Dan lagi negosiasi money politik itu tidak akan mungkin dilakukan di arena pemilihan, calon” Jadi “ sudah tenang waktu pemilihan Pilbub H – 1. Bukan berarti saya pesimis, namun budaya demokrasi kita masih politik dagang sapi.

Cara meminimalisasinya adalah dengan ( A ) pemilihan “ terbuka “ dalam tanda petik, yang langsung oleh rakyat, yaitu pilih gambar. Dan bukan dilakukan oleh anggota DPRD yang mewakili prosentase penduduk Kabupaten Nganjuk tetapi  dengan cara sistem distrik , dan yang dijadikan distrik adalah desa-desa yang ada di Kab. Nganjuk. Calon – calon  akan kampanye disetiap desa dan besoknya langsung diadakan pemilihan yang dilakukan oleh panitia. Hasil akan kelihatan disetiap desa itu  berapa yang memilih calon A, B atau C. setelah itu baru diserahkan ke DPRD dengan pengawasan ketat dan tidak akan terjadi manipulasi suara karena di setiap distrik (desa) sudah kelihatan langsung berapa suara yang diperoleh oleh setiap calon Bupati dan itu dilihat langsung oleh rakyat dan pengawas Pemilu. Bila terjadi manipulasi data berarti mental elit rakyat kita yang masih mental tempe bongkrek.

Dengan menyerahkan hasil pemilihan ke DPRD berarti kan tetap memandang sebagai wakil rakyat, sehingga suara bukan hanya didominasi oleh individu-individu yang ada di DPRD, tetapi lebih mengarah kepada tranparansi antara rakyat dan wakilnya. Yang insyaAllah bila itu dilakukan akan mengurangi praktek money politik di setiap pemilihan Kepala Daerah.

Kediri, 20 Februari 2003

Pengirim,

 Bayu Pramutoko, SE